Sudah Disubsidi Rp7 Ribu, Peserta Kelas 3 BPJS Kesehatan Masih Banyak Nunggak Iuran

JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan iuran BPJS tidak perlu secepatnya diimplementasikan karena perlu dikaji secara seksama dan lebih komprehensif.

Menurutnya subsidi iuran BPJS Kesehatan melalui APBN yang melibatkan jutaan orang pada pelayanan kesehatan kelas 3, sebesar Rp35 ribu dari nilai seharusnya yang dibayar Rp42 ribu per peserta.

"Rp7 ribu disubsidi. Itu saja yang nunggak ada beberapa hitungannya jutaan orang," katanya dikutip Antara, Rabu (6/7/2022).

Menurut Ghufron, kenaikan tarif kepesertaan BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat dari nominal saat ini berpotensi memicu pembengkakan beban APBN untuk subsidi.

"Bayangkan, kalau dua kali lipat (kenaikan tarif), yang akan menunggak lebih banyak tidak?. Nah kemudian dari sisi APBN, sekarang membayar cukup banyak pesertanya, harusnya 96,8 juta orang, tapi belum sampai," katanya.

Ghufron mengatakan ada banyak hal yang harus diperhitungkan dengan seksama dan komprehensif sehingga mengharuskan untuk lebih hati-hati dalam menerapkan kenaikan tarif.

Dikatakan Ghufron BPJS sedang mengupayakan berbagai penegakan berupa rehabilitasi hingga inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN dan lain sebagainya.

"Partisipasi meningkat, tapi belum bisa atasi masalah sampai nol, belum bisa," katanya.

Mekanisme kenaikan iuran, kata Ghufron, juga perlu melibatkan masukan dari para peserta. "Peserta ini malah menjadi paling penting. Peserta maunya gimana, naik apa turun?. Terus kalau naik iurannya gimana? dan segala macam," katanya.

Ghufron mengimbau masyarakat untuk tidak perlu gaduh menyikapi isu kenaikan iuran dan menunggu hasil rumusan dari pemegang kebijakan secara komprehensif sehingga tinjauannya bisa menyeluruh.

(Taufik Fajar)