Di sisi lain, Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menyarankan, persoalan sawit ini baiknya dikomadokan oleh satu badan/institusi yaitu BUMN dalam hal ini ID Food dan Bulog, sebagaimana di lakukan oleh Pertamina.
"Kalau ID Food dan Bulog menjalankannya seperti Pertamina, raut marut ini tidak akan terjadi dengan catatan, sumber pasokannya itu diganti oleh para pelaku sawit tentunya," terang Sahat.
Adapun Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Maruli Gultom, juga mengatakan bahwa baiknya urusan perkelapasawitan diatur oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja sehingga lebih terakomodir.
"Jangan banyak yang ngaturlah. Soal harga tinggi serahkan saja ke pasar, soal harga murah disitulah fungsi BUMN. Kalau minyak goreng sudah dianggap sebagai hajat hidup orang banyak serahkan ke PTPN, selesai," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)