JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika pemerintah memang menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mengurangi beban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), namun tidak seluruh beban bisa diangkat anggaran negara.
Mantan pejabat World Bank itu mengingatkan jika selama ini, berbagai upaya pemerintah untuk membantu sektor UMKM yang tumbang dihantam pandemi Covid-19 sejak 2020.
Mulai dari subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan berbagai instrumen dana bergulir yang dikelola Kementerian Koperasi dan UKM. Termasuk baitul mal wat tamwil (BMT), pembiayaan ultra mikro (UMi).
Sri Mulyani membeberan, keberpihakan pemerintah memang ditujukan ke yang lebih bawah lagi di level grassroot. Itu karena pemerintah mengetahui jika banyak UMKM yang belum bisa masuk ke perbankan.
"Pemerintah menggunakan instrumen APBN untuk mengurangi beban UMKM, tapi tidak seluruh beban bisa diangkat APBN," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan 1st International Conference On Women and Sharia Community Empowerment di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2022).
Dia menuturkan, berbagai upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan skema keuangan yang berpihak kepada UMKM dengan berbagai instrumen. Caranya lewat dana bergulir, pembiayaan UMi, PMN Mekaar dan Pegadaian.
"Ini lembaga keuangan bukan bank yang tidak banyak syarat pinjamannya. Beda dan tidak serumit di perbankan tapi tujuannya untuk sampai ke usaha kecil yang levelnya ultra mikro," tutur dia.