JAKARTA - Menteri Invetasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan ketika harga minyak dunia melambung tinggi beban belanja pemerintah untuk subsidi BBM kian membengkak.
Maka dari itu Bahlil mengungkapkan bahwa untuk menahan kinerja APBN yang berat untuk memberikan subsidi sebesar Rp500 triliun lebih, maka menurut bahlil kemungkinan besar subsidi untuk BBM bakal dipangkas.
"Tetap Subdisi ada, tapi untuk rakyat menengah ke bawah, motor dibawah 250cc, angkutan umum untuk logistik kepentingan rakyat, tetapi untuk yang lainnya tidak ada subsidi," kata Bahlil saat ditemui di Kantornya, Jumat (12/8/2022).
Bahlil mengungkapkan selama ini belanja BBM subsidi lebih banyak dimanfaatkan oleh orang yang sebenarnya tidak berhak, atau sering disebut subsidi yang salah sasaran.
"Minyak-minyak itu dikasih ke perushaan kebun, perushaan tambang, gimana tuh, pajaknya dari rakyat kecil, Subdisinya ke orang yang tidak pantas mendapat subsidi," lanjut Bahlil.
Menurutnya jika subsidi BBM terus dibiarkan ditengah harga minyak yang terus melonjak, maka besar kemungkinannya 25% dari pendapatan negara habis hanya untuk belanja minyak.
"Karena kira harus menjaga beban rakyat, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan terhadap fiskal, karena dari Rp500 sampai Rp600 triliun, itu sama dengan 25% dari total pendapatan negara, apalagi Subsidi itu tidak tepat sasaran," sambungnya.