4 Fakta Presiden Jokowi Minta Gubernur hingga Bupati Kendalikan Inflasi di Daerah

Menurutnya, ini merupakan bentuk kerja lapangan yang seharusnya dimengerti dan dipahami semua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), terkait barang-barang mana yang menjadi masalah karena momok semua negara saat ini adalah inflasi.

"Coba lihat sekarang, inflasi kita tadi disampaikan pak Gubernur BI di angka 4,94%. Lihat negara-negara lain, tinggi banget sudah, ada yang di atas 5%, ada yang sudah di angka 79%, Uni Eropa sudah 8,9%, AS 9,1% turun menjadi 8,5%. Ini momok semua negara tapi saya meyakini kalau kerja sama yang tadi saya sampaikan, provinsi kabupaten kota, gubernur hingga walikota, TPIP dan TPID semuanya kerja sama, rampung," pungkas Jokowi.

4. Gubernur hingga Bupati Kendalikan Inflasi di Daerah

Selain itu, Kepala Negara meminta Bupati, Walikota, dan Gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Jokowi ingin gubernur hingga walikota mengecek barang apa yang harganya naik di daerah masing-masing, yang kemudian menyebabkan inflasi.

"Bisa saja beras, cabai, atau bawang merah. Dan dicek, TPIP cek daerah mana yang memiliki pasokan yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan, karena negara ini negara besar sekali, 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi. Saya pernah ke Merauke, kepala daerahnya bilang, Pak, beras kita melimpah di sini, tapi engga ada yang beli. Harganya murah, cuma Rp6 ribu, Pak," ungkap Jokowi.

Dia melakukan pengecekan, dan kemudian data tersebut memang benar adanya. Maka itu, Jokowi mempertanyakan mengapa daerah yang kekurangan beras tidak mengambil pasokan dari Merauke yang harganya masih murah. Disebutkan bahwa masalahnya terletak pada sisi transportasi yang mahal. 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)