JAKARTA - Pagu anggaran Kementerian BUMN untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp260,4 miliar. Jumlah itu lebih besar 12,2% dari usulan awal senilai Rp 232 miliar.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengklaim peningkatan pagu anggaran lantaran adanya keberhasilan Kementerian BUMN melakukan kinerja perusahaan pelat merah.
"Terima kasih dorongan Komisi VI yang terus mendukung upaya kami dalam melakukan transformasi. Sepertinya hal ini juga diapresiasi Kementerian Keuangan sehingga pagu kami untuk 2023 naik Rp 28,4 miliar atau 12,2 persen dari usulan sebelumnya," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Tercatat, Kementerian BUMN mengalokasikan pagu anggaran untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 180,7 miliar. Jumlah ini terdiri dari kegiatan unit kerja Rp 45,5 miliar, operasional kantor Rp 54,7 miliar, gaji dan tunjangan senilai Rp 80,4 miliar.
"Program satu lagi ialah program pengembangan dan pengawasan BUMN senilai Rp 79,7 miliar," ungkap dia.
Erick memastikan untuk menjaga tren positif laporan keuangan Kementerian BUMN yang selama 15 tahun terakhir memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).