Cerita Jokowi: Saya Bisa Tekan Inflasi saat Jadi Wali Kota Solo

Menurut Jokowi saat ini dua persen dari DAU masih berada pada angka Rp2,17 triliun, sedangkan pos anggaran belanja tidak terduga seluruh APBD provinsi, kabupaten, maupun kota mencapai Rp16,4 triliun, tetapi hingga Juli baru terealisasi sebesar Rp6,5 triliun.

"Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota," tuturnya.

Penggunaan DAU dan pos anggaran belanja tidak terduga untuk pengendalian inflasi di daerah sudah diperintahkan Presiden sejak beberapa pekan lalu.

Hal itu bahkan sudah memiliki payung hukum lewat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah yang terbit akhir bulan lalu.

Keputusan pemerintah menaikkan sejumlah harga bahan bakar minyak (BBM) baru-baru ini ditengarai dapat menimbulkan kenaikan inflasi sebesar 1,8 persen.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak mengharapkan hal itu terjadi, oleh karenanya ia mengajak seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk bekerja bersama pemerintah daerah mencegah-nya.

"Saya minta gubernur, bupati, wali kota, agar daerah bekerja bersama-sama pemerintah pusat seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi COVID. Saya yakin Insya Allah bisa kita lakukan, sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5 persen," ujar Presiden.

Sejumlah kepala daerah hadir langsung di Istana Merdeka mengikuti arahan Presiden terkait pengendalian inflasi daerah.

Turut hadir pula Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretariat Kabinet Pramono Anung.

(Taufik Fajar)