Defisit APBN 2023 Capai 2,84% dari PDB, Sri Mulyani Singgung soal Utang

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kondisi global saat ini diwarnai oleh berbagai tantangan, mulai dari kenaikan inflasi di negara-negara maju, pelemahan nilai tukar negara-negara emerging, stagflasi hingga potensi resesi di tahun 2023.

Namun, menurutnya gambaran gejolak ekonomi global saat ini tidak untuk membuat khawatir dan gentar, namun untuk memberikan sense bahwa gejolak perekonomian tahun ini maupun tahun depan yang akan dihadapi bersama harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan prudent dan hati-hati.

"APBN 2023 tentu terus diharapkan menjadi instrumen efektif dalam penjaga perekonomian, namun APBN 2023 jelas akan terus diuji dengan gejolak ekonomi yang tidak mudah dan belum mereda," ujar Sri dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Keputusan DPR bersama Pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal pada tahun 2023 adalah keputusan yang benar dan sungguh sangat penting, strategis dan tepat waktu.

Setelah 3 tahun, Indonesia dihadapkan pada pandemi dan konsekuensinya yang menyebabkan defisit APBN meningkat melebihi batas 3% PDB, mengembalikan kesehatan APBN adalah langkah bijak dan tepat dihadapkan pada ketidakpastian global dan kenaikan cost of fund yang luar biasa cepat dan tinggi.

"Defisit APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar 2,84% dari PDB atau secara nominal sebesar Rp598,2 triliun. Dengan besaran defisit tersebut, pemerintah dan DPR juga menyepakati bersama, bahwa APBN tahun 2023 masih membutuhkan pembiayaan utang sebesar Rp696,3 triliun untuk dapat dikelola dengan sebaik mungkin," ungkap Sri.