Sri juga menjelaskan, nantinya data yang sudah dikumpulkan oleh BPS akan dipakai untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan juga meredesain banyak program pemerintah. Seperti halnya di Undang-Undang APBN di hampir setiap program selalu diminta untuk diperbaiki inclusion exclusion errornya harus diturunkan.
“Data itu menjadi sangat penting untuk membuat kualitas kebijakan yang baik, untuk akuntabilitas kebijakan, dan penggunaan uang negara yang baik. Kalau kita nggak peduli itu ya kita bukan policy maker yang baik,” pungkasnya.
(Taufik Fajar)