Menko Airlangga Terima Paket Kebijakan dan Komunike C20

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut platform multilateral yang menyajikan concrete deliverables bagi penyelesaian tantangan global, Presidensi G20 Indonesia terus mendapatkan pandangan dari berbagai kalangan melalui sejumlah Engagement Group yang ada. 

Forum Civil 20 (C20) menjadi salah satu Engagement Group dalam G20 yang ditujukan sebagai platform bagi organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia untuk menyuarakan aspirasi kepada para pemimpin dunia.

Dalam kegiatan C20 Summit 2022 di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/10/2022), Menko Airlangga selaku Ketua I Bidang Sherpa Track G20, mewakili Presiden Joko Widodo menerima penyerahan paket kebijakan serta Komunike C20. Penyerahan komunike tersebut dilakukan oleh Chair C20 serta disaksikan oleh berbagai perwakilan organisasi masyarakat sipil dari sejumlah negara anggota.

 BACA JUGA:Menko Airlangga: Mckinsey Sebut Inflasi Indonesia Terendah Kelima di Dunia

“Dengan serah terima paket kebijakan dan Komunike C20, kami berharap masyarakat C20 dapat bekerja sama untuk masyarakat sipil yang lebih hijau, sejahtera, dan lebih baik. Sementara KTT G20 semakin dekat dan draft leaders’ declaration sedang dalam pembahasan, paket kebijakan ini akan menjadi pandangan yang berharga dan memperkaya konteks percakapan di Bali November ini,” ungkap Menko Airlangga saat menyampaikan remarks usai penyerahan Komunike C20.

Dengan melibatkan lebih dari 800 perwakilan organisasi masyarakat sipil dari 65 negara di seluruh dunia, forum C20 telah membahas beberapa hal tematik yang menjadi perhatian utama yakni diantaranya akses vaksinasi, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang inklusif untuk negara rentan, transisi energi yang adil dan transparan dari energi fosil ke energi terbarukan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa masyarakat sipil memiliki peran yang krusial sebagai mitra kunci bagi Pemerintah dalam menjamin perumusan hingga implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan efektif dan inklusif guna mengakomodir kepentingan masyarakat, memperluas pandangan untuk melindungi lingkungan, mempromosikan inklusi sosial, serta mendorong pembangunan ekonomi.