Menko Luhut Siapkan RUU Pengadaan Barang dan Jasa, Ini Tujuannya

JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyiapkan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Payung hukum ini akan mendukung implementasi aksi afirmasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN).

Payung hukum yang nanti akan disahkan itu diharapkan juga menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi.

"Mari bersama-sama kita realisasikan seluruh komitmen pada aksi afirmasi ini untuk mencapai dampak ekonomi di kisaran 1,5 - 1,7%, dengan penyerapan sampai dengan 2 juta tenaga kerja," kata Menko Luhut dilansir dari Antara, Jumat (7/10/2022).

Dia menyampaikan apresiasi atas pencapaian target belanja PDN dan adanya pencapaian yang sudah melebihi target terkait produk yang sudah tayang dalam e-katalog. Realisasi belanja PDN per 5 Oktober 2022 telah mencapai Rp487 triliun, melewati target Rp400 triliun yang dicanangkan.

"Di awal belanja PDN kita targetkan sebesar Rp400 triliun, namun saat ini sudah terealisasi Rp487 triliun dari komitmen Rp950 triliun," ujarnya.

Ada pun hingga 2 Oktober 2022, berdasarkan data LKPP, total ada 1,34 juta produk yang tayang di katalog elektronik dengan rincian 811.466 produk di e-katalog nasional, 189.935 produk di e-katalog sektoral, dan 338,561 produk di e-katalog lokal.