BKN Ungkap 152.803 Tenaga Honorer Tercatat Tak Sesuai Aturan

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat terdapat 152.803 data non-ASN atau honorer yang tidak sesuai dengan Surat Menteri PANRB. Hal ini diketahui setelah dilakukan rekapitulasi hasil pendataan tenaga non-ASN tahap prafinalisasi yang telah disampaikan sebagai rujukan masing-masing instansi.

Untuk itu, BKN meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi kembali daftar tenaga non-ASN yang jabatannya tidak sesuai dengan merujuk pada Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB nomor B/1971/SM.01.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Nomenklatur Jabatan di Dalam Pendataan Non ASN.

Baca Juga: Pendataan Non ASN Prafinalisasi, Tercatat Ada 2,2 Juta Tenaga Honorer

Hal ini telah disampaikan kepada PPK instansi melalui Surat BKN Nomor 33302/B-SI.01.01/SD/K/2022 tentang Jabatan yang tidak sesuai dengan Kententuan Pendataan Tenaga non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Demikian dikutip dari keterangan BKN, Senin (10/10/2022).

Baca Juga: Pendataan Non ASN Pra Finalisasi, BKN Minta Instansi Verifikasi Ulang

BKN telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan-nonasn.bkn.go.id berjumlah 2.215.542. Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup Instansi Pusat dan 1.879.903 di lingkup Instansi Daerah.

Pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, BKN juga telah meminta data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PPK Instansi. Jika data final tidak disertai dengan SPTJM maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASN.

Apabila di kemudian hari data final yang disampaikan PPK Instansi tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN akan berkonsekuensi pertanggungjawaban hukum terhadap Pimpinan Unit Kerja maupun PPK Instansi.

(Feby Novalius)