Menteri Basuki Beri Peringatan ke Anak Buahnya: Jangan Serahkan Pembangunan Sepenuhnya ke Kontraktor

JAKARTA - Menteri Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberi peringatan ke anak buahnya terkait pembangunan infrastruktur untuk jangan sepenuhnya diserahkan pada kontraktor.

"Saya minta Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengawasi langsung kegiatan di lapangan, jangan menyerahkan sepenuhnya ke kontraktor," kata Menteri Basuki pada keterangan tertulisnya, Senin (10/10/2022).

Baca Juga: Daftar Infrastruktur yang Dibangun di Maluku

Menteri Basuki meminta, pejabat Kementerian PUPR bertanggungjawab dari pembangunan tersebut wajib untuk turun ke lapangan meninjau proses pembangunan. Hal itu dikarenakan, pembangunan infrastruktur harus mengacu pada aspek kualitas dan estetikanya.

"Kementerian PUPR bertanggungjawab atas pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi, ini juga tanggung jawab Direktur, Kasubdit (Kepala Subdirektorat), dan Kepala Seksi untuk mengecek langsung kualitas infrastruktur," sambung Menteri Basuki.

Baca Juga: Kebutuhan Anggaran Infrastruktur Rp2.058 Triliun hingga 2024

Menteri Basuki menambahian khusus pada infrastruktur permukiman untuk terus mengedepankan kualitas dan nilai estetika sebagai unsur daya tarik infrastruktur. Hal ini juga telah diamanatkan juga oleh Presiden Joko Widodo untuk seluruh infrastruktur yang dibangun.

"Tahun 2022 ini kualitas pekerjaan dan estetika harus menjadi prioritas utama bagi kita semua, khususnya Ditjen Cipta Karya. Untuk itu saya mohon kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) untuk terus meningkatkan kompetensinya," ujarnya.