Menhub Buka-bukaan soal Dana Pembangunan Stasiun Ekstensi Tigaraksa dan Flyover Tenjo

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan soal skema KPBU yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), BUMN dan PT Agung Podomoro Land Tbk untuk membangun Stasiun Ekstensi Tigaraksa dan Flyover Tenjo.

Menurut Budi, hal itu dikarenakan saat ini pemerintah tengah mengalami keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun infrastruktur.

"Dana-dana ini (Pembiayaan Pembangunan oleh Podomoro Group) dibutuhkan pemerintah. Ditengah pemerintah menghadapi keterbatasan APBN karena harus mengcover kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang lain," katanya dalam acara perencanaan pembangunan Stasiun Ekstensi Tigaraksa dan flyover Tenjo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/10/2022).

 BACA JUGA:Pengembangan Stasiun Tigaraksa, Kemenhub Prediksi Penumpang KRL Meningkat

Adapun, dalam penjelasannya, menhub mendorong semua pihak untuk menggunakan transportasi massal.

Hal itu dilakukan agar lingkungan bersih, tidak macet dan lebih hemat.

"Oleh karenanya marilah kita gunakan angkutan massal tidak terbatas tidak pada kereta yang dari Tenjo ke Jakarta tetapi kita sudah menyediakan banyak angkutan massal, kita ada KRL, MRT, kita ada LRT, dan bus. Kita yakini bahwa dengan upaya pembangunan angkutan massal, maka lingkungan kita akan bersih dan tidak kena macet dan pengeluarann kita bisa dikontrol lebih hemat," katanya.

Untuk diketahui, bahwa pembangunan Stasiun Ekstensi Tigaraksa dan Flyover Tenjo pendanaannya oleh Agung Podomoro Land.

Sedangkan DJKA akan memberikan dukungan berupa penyiapan perizinan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian serta proses lanjutan setelah perjanjian konsesi, seperti izin pembangunan prasarana dan izin operasi prasarana.

Adapun bentuk kerja sama ini melalui skema konsesi dan pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) antara DJKA dengan PT Kereta Api Indonesia.

(Zuhirna Wulan Dilla)