Cara Indonesia Antisipasi Krisis Pangan, Bagaimana?

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat informasi statistik di bidang pangan dengan sistem data yang akurat.

Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi mengatakan, sinergi ini sebagai bentuk upaya pemerintah memastikan stabilitas stok dan harga pangan yang berkelanjutan dalam rangka pengendalian inflasi.

"Kerja sama yang bertajuk penyediaan, memanfaatan, dan pengembangan data dan informasi statistik di bidang pangan tersebut bertujuan untuk memastikan penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi statistik di bidang pangan dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia sesuai amanat Perpres Nomor 39 tahun 2019," papar Arief dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (29/10/2022).

 BACA JUGA:Tingkatkan Ketahanan Pangan Daerah, Gubernur Sumsel Sabet Indonesia Awards 2022

Dia menerangkan, dengan sinergi ini maka ketersediaan data pangan akan bersifat realtime yang dapat berperan sebagai Early Warning System serta instrumen mitigasi bagi faktor-faktor penyebab inflasi seperti shortage (kekurangan) dan kenaikan harga.

"Dengan memiliki data pangan yang akurat, Indonesia dapat mengurangi potensi terjadinya krisis pangan," imbuh Arief.

Arief mengatakan, pihaknya mengapresiasi BPS yang selama ini menjadi mitra kerja Bapanas dalam menyediakan berbagai data pangan yang akurat.

Dia menilai, sampai saat ini Bapanas telah banyak melakukan pengolahan dan pemanfaatan data yang bersumber dari BPS, di antaranya terkait Prognosa Neraca Pangan Nasional yang merupakan integrasi data yang bersumber dari seluruh pihak terkaitpangan.

“Kami juga banyak mengandalkan BPS dalam penyediaan data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), Prevalence of Undernourishment (PoU), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Neraca Bahan Makanan (NBM), dan berbagai produk data lain yang diolah oleh Badan Pangan Nasional. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kerja sama yang terjalin baik antara BPS dengan Bapanas disepakati dalam MoU agar kolaborasi menjadi semakin kuat," tuturnya.

Arief menegaskan, misi Bapanas adalah menyediakan data pangan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi-pakaikan.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019, tentang Satu Data Indonesia, sehingga penyediaan data terpadu antar kementerian/lembaga menjadi sangat penting.

Lebih lanjut Arief menyebut, kerja sama pengembangan data dan informasi statistik di bidang pangan tersebut memuat 5 poin strategis.

Pertama, penyediaan data dan informasi statistik di bidang pangan untuk kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan/atau evaluasi.

Kedua, pemanfaatan dan pertukaran data dan informasi di bidang pangan. Ketiga, pengembangan sistem informasi di bidang pangan.

Kemudian yang keempat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelima, dukungan pelaksanaan kegiatan sensus/survei.

"Sebagai percepatan kedua pihak telah membentuk tim teknis masing-masing yang akan langsung bekerja menjalankan poin-poin rencana kerja sama," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, BPS mendukung penuh upaya Bapanas membangun data pangan nasional guna mewujudkan Satu Data Indonesia, mengingat hal tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Melalui MoU ini BPS siap berperan aktif melakukan penyediaan data dan pemanfaatan data di Bapanas," ujarnya.

Menurutnya, penyediaan data yang dijalankan meliputi, penyelenggaraan statistik sektoral (penyelenggaraan statistik untuk instansi tertentu) sesuai dengan prinsip-prinsip satu data Indonesia, memberikan rekomendasi metodologi statistik, serta memberikan bantuan teknis dalam menyusun kerangka penjaminan kualitas data. Sedangkan pemanfaatan data meliputi analisis kebijakan dan bagi pakai data.

Berdasarkan pemetaan BPS, Margo mengatakan, area kebutuhan data di Bapanas sangat beragam diantaranya harga pangan, konsumsi pangan, ekspor dan impor, neraca pangan, cadangan/stok, pola distribusi, dan Prevalence of under nourishment (PoU) atau angka prevalensi ketidakcukupan pangan.

(Zuhirna Wulan Dilla)