RUU PPSK, Korban Pinjol hingga Investasi Bodong Bisa Dapat 'Ganti Rugi'

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sektor keuangan yang dalam dan stabil sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Maka dari itu, pendalaman dan stabilitas sektor keuangan perlu dibarengi dengan penguatan hingga penyempurnaan landasan hukum.

Reformasi yang diinisiasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) sangat mendukung inisiatif-inisiatif penguatan, baik yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan maupun konsekuensi logis dari perkembangan industri sektor keuangan.

Di sisi lain, RUU ini juga membawa angin segar bagi para korban pinjaman online (pinjol) ilegal, investasi bodong, hingga skema ponzi koperasi simpan pinjam (KSP).

"Mereka (nantinya) bisa mengajukan restorative justice, karena perbuatan tindak pidana sektor keuangan adalah bagian dari tindakan pelanggaran di bidang ekonomi. Hanya saja, konsep penegakan hukum tidak selalu melalui pemberian sanksi pidana, tapi mengedepankan agar keadaan pihak yang dirugikan bisa dipulihkan, itu namanya restorative justice," ujar Sri dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (10/11/2022).