7 Fakta Proyek Ibu Kota Baru, Menteri Basuki Minta 'Jatah' Rp12,7 Triliun ke Sri Mulyani

JAKARTA - Demi mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C di Ibu Kota Nusantara (IKN), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengusulkan penambahan anggaran yang nilainya mencapai Rp12,7 triliun.

Basuki menjelaskan, hal tersebut untuk mengakomodasi minat investor yang meningkat pasca penjajakan pasar yang dilakukan pada Agustus lalu.

"Kami sudah mengirimkan surat kepada Menkeu no. KU 0101-Mn/2210 perihal usulan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Negara pada tahun 2023 Rp12,7 triliun," kata Menteri Basuki dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Jumat (2/12/2022).

Berikut Okezone Minggu (4/12/2022) telah merangkum beberapa fakta terkait proyek Ibu Kota Baru, sebagai berikut:

1. Tujuan Dari Pengusulan Dana Tambahan

Menteri Basuki menguraikan, kebutuhan dana tambahan diperuntukan untuk membuat jalan akses logistik di wilayah KIPP 1B dan 1C sekaligus pembangunan rumah ASN/TNI Polri.

2. Adanya Lonjakan Permintaan Investasi

Permintaan invetasi yang masuk ke IKN Nusantara melonjak 25 kali lipat dari semula disiapkan 38 hektare menjadi 965 hektare untuk membangun beberapa fasilitas penunjang, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan dan perkantoran.

Adapun saat ini Menteri Basuki mengatakan pembangunan infrastruktur di KIPP 1B dan 1C sudah masuk proses tender, targetnya akan rampung kuartal II 2023 mendatang.

"Banyak sekali investor yang ingin mulai itu adanya di WP 1B dan 1C (KIPP) kita akan segera membuka itu, saya rencanakan itu kuartal I (selesai) sekarang sudah mulai tender, sehingga kuartal III bapak Presiden sudah bisa bawa investor," pungkasnya.