Polemik Meikarta, DPR Bakal Panggil Dirjen Perumahan hingga Pengembang

"Kami belum susun jadwalnya, yang jelas kami akan rapat dahulu, sesuaikan dengan agenda Komisi V, langkah kita akan rapat bersama Dirjen Perumahan setelah itu akan kita tindaklanjuti lagi dengan pihak terkait," sambungnya.

Menurutnya, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu melakukan intervensi untuk mengawasi pembangunan proyek tersebut.

"Kita meminta pemerintah ini mengintervensi masalah tersebut, bagaimana pengembangan yang tidak memenuhi tanggung jawabnya," pungkasnya.

Sebelumnya konsumen Meikarta mengadukan ke DPR soal unit yang belum diterima meski sudah melakukan pembayaran diawal dan memulai cicilan.

Para konsumen Meikarta menilai pengembangan tidak memenuhi janjinya dalam hal penyerahan unit apartemen.

Namun demikian pihak Meikarta yang diwakili oleh Corporate Secretary PT Lippo Cikarang Tbk, Veronika Sitepu mengatakan penyerahan unit dilakukan secara bertahap hingga tahun 2027 mendatang.

(Zuhirna Wulan Dilla)