Siap-Siap! Bansos Disalurkan Lewat Digital

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa dengan adanya teknologi digital dan internet, pengelolaan keuangan negara menjadi semakin transparan, akuntabel, dan tepat kualitas.

Menurutnya hal ini sangat penting di dalam menjaga kredibilitas dari keuangan negara dan dari sisi confidence atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Kita juga terus melakukan berbagai reform dengan adanya dan munculnya perbankan, apalagi munculnya teknologi digital di sektor keuangan, seperti munculnya fintech telah menciptakan ekosistem yang semakin terinterkoneksi," ujar Sri dalam Conference on Public Finance and Treasury (CPFT) 2022 secara virtual di Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Hal ini memungkinkan untuk membantu mengelola, memonitor, dan melaporkan transaksi-transaksi secara tepat waktu, dan proses bisnis dari pengelolaan keuangan negara semakin tertransformasi menggunakan dan tergantung pada teknologi digital ini.

Interkoneksi antara instansi pemerintah dilakukan secara digital. Interkoneksi antara pemerintah dengan pihak perusahaan pun juga sekarang dilakukan secara digital.

"Yang sekarang dalam frontier kita adalah interkoneksi antara pemerintah langsung kepada masyarakat juga dilakukan dan bisa difasilitasi dengan teknologi digital. Banyak bantuan sosial kita sekarang by name by address untuk masyarakat penerima, ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening bank penerima. Ini sebuah revolusi," papar Sri.

Kendati demikian, dia mengakui masih banyak hal yang harus diperbaiki. Seperti misalnya, targetnya apakah rumah tangga tersebut memang betul-betul berhak menerima bansos, sehingga error inklusi dan eksklusi harus diperhatikan. Namun, teknologi digital ini telah memungkinkan pemerintah langsung melakukan transaksi kepada masyarakat dengan biaya yang sangat minimal.

"Ini kalau dibandingkan rezim pada waktu belum adanya teknologi digital, maka kekhawatiran muncul terhadap setiap program pemerintah yang langsung memberikan manfaat masyarakat, yang dikhawatirkan melalui berbagai proses birokrasi, administrasi, yang kemudian sangat rentan terhadap korupsi maupun pungutan liar, manfaatnya pada masyarakat menjadi menurun," tandasnya.

(Taufik Fajar)