JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa realisasi sementara APBN 2022, mengalami defisit 2,38% dari PDB atau setara Rp464,3 triliun. Hal ini karena realisasinya belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal ini karena konsolidasi fiskal yang lebih cepat dari ketentuan Undang-Undang (UU) nomor 2 tahun 2020 di bawah 3% PDB pada 2023.
"Pendapatan negara Rp2.626,4 triliun, atau mencapai 115,9% target Perpres 98/2022, atau tumbuh 30,6%, sejalan pemulihan yang semakin kuat dan dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi, bahkan dibandingkan target awal ini sudah lebih tinggi kemana-mana," ujar Sri dalam konferensi pers Realisasi APBN 2022 di Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Selain itu, belanja negara dioptimalkan 99,5% pagu untuk pencapaian sasaran pembangunan sekaligus berfungsi sebagai shock absorber.
"Ini antara lain belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dimanfaatkan untuk menjalankan program prioritas dan penguatan perlindungan kepada masyarakat," tambah Sri.