Hitung-hitungan Tarif KRL Harus Gunakan Pendekatan Ekonomi Bukan Politik

JAKARTA - Pengurus Harian Yayasan Lembaga Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menilai kebijakan yaNg direncanakan terkait pembedaan tarif tersebut lebih menggunakan pendekatan politik dibandingkan pendekatan ekonomi.

Hal itu merupakan tanggapannya atas adanya rencana pemerintah yang akan membedakan pengenaan tarif angkutan KRL bagi orang kaya dan orang miskin. Tujuanya agar subsidi PSO di Kereta Api lebih tepat guna.

Dia mengatakan, seharusnya pemerintah jika mengeluarkan kebijakan tarif angkutan umum seharusnya menggunakan pendekatan ekonomi bukan malah pendekatan politik. Hal itu karena hitungannya akan lebih jelas.

Pasalnya, Sudaryatmo menilai bahwa sebenarnya jika melihat kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk adanya kenaikan tarif itu masih dapat dilakukan. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan.

"Kalau dari pandangan konsumen itu mestinya kebijakan tarif infrastruktur yang melayani publik itu seperti kereta api pendekatannya itu pendekatan ekonomi. Hitung-hitungannya jelas, jadi bukan pendekatan politik. Kalau pendekatan politik ya susah," kata Sudaryatmo dalam Market Review IDXChannel, Rabu (4/1/2023).

"Jadi walaupun secara ekonomi itu pantas naik tapi karena menjelang pemilu, tidak ada pejabat yang menjadi yang berani menaikkan tarif ini yang juga harus dibenahi," tambahnya.

Pemerintah lebih baik menaikan tarif KRL saja dibandingkan dengan adanya pembedaan pemberlakuan tarif tersebut. Sudaryatmo mengatakan pemerintah lebih baik menaikan tarif KRL saja dibandingkan dengan adanya pembedaan pemberlakuan tarif tersebut.

"Dalam pandanganmu lembaga konsumen sebenarnya lebih realistis menaikkan tarif daripada membikin kebijakan yang secara implementasinya itu masih belum teruji dalam bentuk tadi pembedaan tarif dalam kelas yang sama di penumpang KRL," ujar Sudaryatmo.

Akan tetapi, kata Sudaryatmo, Pemerintah maupun PT KAI harus memberikan peningkatan layanan jika ada kenaikan tarif untuk KRL.

Hal itu lebih dapat diterima oleh masyarakat, dibandingkan adanya pembedaan tarif yang nantinya malah akan mengurangi masyarakat kelas atas yang menggunakan KRL.

"Sebenarnya kalau kenaikan tarif itu diambangin dengan improvement perbaikan layanan, misalkan infrastruktur dibenahi, headwaynya semakin pendek, macam-macam lainnya. Maka masyarakat itu pasti akan menyaksikan itu sendiri," katanya.

(Taufik Fajar)