JAKARTA - Memasuki tahun 2023, Pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3% di tahun 2023.
Hal ini tentunya dilandaskan dari kinerja positif yang terlaksana di tahun 2022 yang juga merupakan tahun kebangkitan ekonomi setelah Covid-19 menghantam dunia.
Salah satu buktinya yakni pencapaian industri manufaktur sepanjang tahun 2022 di mana sektor ini mampu konsisten berada dalam level ekspansif.
Hal itu tercermin pada capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia dengan posisi di atas poin 50.
BACA JUGA:Waspadai Geopolitik Global, Ini Tantangan Industri RI di 2023
Pada Desember 2022, PMI Manufaktur Indonesia ditutup pada tingkat 50,9 atau berhasil naik dibandingkan perolehan bulan sebelumnya yang menyentuh di angka 50,3.
Berdasarkan hasil survei yang dirilis S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia bertahan dalam fase ekspansif selama 16 bulan berturut-turut sejak September 2021.
Kinerja positif ini menunjukkan geliat industri manufaktur nasional terus mengalami perbaikan dan semakin pulih setelah terkena dampak pandemi Covid-19 dan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu karena ancaman resesi.
“Alhamdulillah, capaian PMI Manufaktur Indonesia pada Desember 2022 tetap ekspansif, yang sesuai juga dengan capaian Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Desember 2022 yang sudah kami rilis sebelumnya, yang sama-sama berada dalam level 50,9 dan juga naik dibandingkan bulan sebelumnya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (2/1/2023).
Sambung Menperin, hebatnya, PMI Manufaktur Indonesia pada Desember 2022 mampu melampaui PMI Manufaktur Jerman 47,4, Jepang 48,8, Australia 50,4, Myanmar 42,1, Belanda 48,6, Prancis 47,4, Korea Selatan 48,2, Inggris 44,7, Amerika Serikat 46,2, dan Zona Eropa 47,8.
Resolusi 2023
Dibandingkan dengan 2022, tahun baru 2023 pemerintah memiliki banyak tugas rumah/PR guna meningkatkan perekonomian nasional serta kesejahteraan pekerja. Pasalnya, diketahui bersama beberapa industri di sektor padat karya mengalami keterpurukan di tahun lalu.
Bahkan banyak pekerja yang harus putus hubungan kerja (PHK).
Maka dari itu, Menperin Agus Gumiwang menyebutkan, pihaknya tengah menyusun strategi untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan di sektor industri. Baik itu industri tekstil, alas kaki, dan furnitur.
“Kami sedang menyiapkan kebijakan stimulus tersebut, di antaranya adalah larangan terbatas impor, penyesuaian pemeriksaan post border menjadi border, dan fleksibiltas jam kerja. Itu yang kami minta untuk direlaksasi, paling tidak sampai kondisi normal,” paparnya.
Berbeda dengan tahun lalu, di tahun 2023 ini pemerintah menggulirkan kebijakan pemberian insentif untuk kendaraan listrik.
Langkah ini diambil untuk mendorong percepatan dalam pengembangan industri berbasis listrik di Indonesia.
Adapun besarannya, untuk mobil listrik, pemerintah akan memberikan insentif sebesar Rp80 juta, sedangkan motor listrik sebesar Rp8 juta.
Saat ini, kebijakan tersebut sedang dalam tahap finalisasi oleh pemerintah.
"Tidak hanya mobil, tidak hanya sepeda motor, tetapi juga bus. Syaratnya satu, harus memiliki fasilitas. Artinya, dia harus punya pabrik di Indonesia,” ungkapnya.
Di sisi lain, pada tahun 2023 ini pemerintah memproyeksikan realisasi penanaman modal dan kontribusi ekspor di sektor industri masih tumbuh signfikan. Optimisme ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja di tengah kondisi menurunnya pesanan global saat ini.
Realisasi investasi dari industri manufaktur diperkirakan akan mencapai Rp450 hingga Rp470 triliun pada tahun 2023, naik 7 persen dibandingkan tahun ini yang diproyeksi sebesar Rp439,33 triliun.
“Seiring dengan itu, nilai ekspor industri pengolahan nonmigas pada 2022 diproyeksikan mencapai USD210,38 miliar, dan pada 2023 ditargetkan sebesar USD225 -USD245 miliar,” sebut Menperin.
Di samping itu, peningkatan investasi di sektor industri juga akan mendongkrak serapan tenaga kerja. Pada tahun 2022, total serapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 19,11 juta orang, sedangkan pada 2023 sebanyak 19,2-20,2 juta orang.
“Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk memperkuat hilirisasi di sektor industri manufaktur. Sebab, selama ini telah memberikan bukti nyata terhadap multiplier effect bagi perekonomian nasional, antara lain adalah meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menarik investasi masuk di tanah air, menghasilkan devisa besar dari ekspor, dan menambah jumlah serapan tenaga kerja,” ujar Menperin.
(Zuhirna Wulan Dilla)