BUMN Dilarang Sakit, Erick Thohir: Harus Sehat dan Kaya Biar Bisa Nyumbang

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengutuk keras perusahaan pelat merah yang merugi.

Pasalnya, perseroan tidak bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Erick meminta BUMN tetap menjaga kinerja keuangan dan operasionalnya.

Sebab, dengan keuntungan yang diperoleh BUMN, perusahaan bisa memberikan manfaat besar bagi negara.

"BUMN harus tetap sehat ya, kalau gak sehat, kalau gak kaya gak bisa nyumbang, BUMN harus untung supaya keuntungannya diberikan kepada pemerintah untuk program pro rakyat," ujar Erick melalui akun instagramnya, Rabu (11/12023).

BACA JUGA:Erick Thohir Ungkap 5 Aturan Menteri BUMN Tak Lagi Relevan 

Erick yakin keuntungan perseroan bisa menjadi benteng utama makro ekonomi nasional. Bahkan, bisa mengintetvensi pasar bila terjadi gejolak harga komoditas.

"BUMN harus untung juga supaya apa? BUMN bisa menjadi benteng ekonomi nasional dan ketika ketidakpastiian harga terjadi kita harus intetvensi," ucap dia.

Erick memang menargetkan kontribusi perusahaan pelat merah terhadap makro ekonomi nasional mencapai USD1 triliun atau setara Rp 15.602 triliun. Target tersebut dicanangkan dalam roadmap BUMN Fase II 2024-2034.

Dia mencatat BUMN memiliki peran besar untuk memajukan perekonomian nasional. Berbagai program strategis pun dicanangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"BUMN berperan penting dalam membangun the next Indonesia Economy," tulis dokumen Kementerian BUMN.

Adapun kontribusi BUMN terhadap negara sepanjang 3 tahun atau periode 2020-2022 mencapai Rp1.198 triliun. Angka ini meningkat Rp68 triliun dari periode 2017-2019 yang sebesar Rp1.130 triliun.

Kontribusi tersebut berasal dari dividen, pajak, bagi hasil, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam peta jalan BUMN Fase II 2024-2034, Erick juga menargetkan perseroan negara mampu menciptakan 100 juta masyarakat kelas menengah (middle class).

Dia memperkirakan kelas menengah di Indonesia bisa mencapai 145 juta pada 2030 mendatang.

Jumlah ini pun digadang-gadang mengungguli angka middle class di sejumlah negara lainnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)