JAKARTA - Kementerian Keuangan menetapkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2023 untuk sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp41,31 triliun.
Jumlah tersebut lebih kecil dari kesepakatan Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI.
Kementerian BUMN dan lembaga legislatif memang menyepakati PMN BUMN tahun ini berada di angka Rp67,82 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir bahkan menyebut terdapat gap antara usulan PMN 2023 dengan alokasi pada nota keuangan 2023 sebesar Rp20,81 triliun.
BACA JUGA:BUMN Raup Rp155 Triliun, Erick Thohir: Stigma Tukang Ngutang Kita Patahkan
"Terdapat gap sebesar Rp 20,81 triliun dari usulan PMN 2023 dengan alokasi pada nota keuangan," ujar Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, dikutip Jumat (13/1/2023).
Mengutip Nota Keuangan RAPBN 2023, pemerintah hanya menganggarkan PMN untuk beberapa BUMN saja. Perseroan terdiri atas PT Hutama Karya (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.
Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur, pemerintah secara hati-hati dan selektif memberikan PMN kepada beberapa BUMN yang mendapatkan penugasan.
khususnya, untuk melaksanakan proyek infrastruktur seperti menyelesaikan pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Mandalika.
Padahal, usulan awal pemegang saham, ada sejumlah BUMN yang dinilai harus mendapatkan dana segar tersebut. Erick menyebut perseroan pantas mendapatkan suntikan anggaran tahun ini karena menjalankan program penugasan pemerintah.