Indonesia-China Sepakati Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Suparjo Ramalan, Jurnalis
Senin 13 Februari 2023 13:23 WIB
Kereta cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Okezone)
Share :

JAKARTA - Indonesia dan China akhirnya menyepakati pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Nominal pembengkakan pun segera diselesaikan konsorsium melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Hal itu disampaikan Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko, saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI.

Dia memastikan, pembengkakan biaya KCJB akan ditambal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp3,2 triliun.

 BACA JUGA:Indonesia-China Belum Sepakat Besaran Pembengkakan Proyek Kereta Cepat

Tiko sendiri enggan merinci nominal cost overrun yang disepakati Indonesia dan China saat ini.

"Terima kasih Bapak Ibu (Komisi VI DPR) atas persetujuan tambahan PMN untuk cost overrun telah masuk di akhir periode. Dan ini dari Beijing, kita telah sepakat cost overrun yang sudah disepakati oleh pihak Indonesia dan China, sehingga cair segera ke KCIC," kata Tiko, Senin (13/2/2023).

Data pada 2022 lalu, biaya kereta cepat Jakarta-Bandung bengkak hingga USD1,17 miliar atau setara Rp16,8 triliun.

Membengkaknya anggaran kereta cepat sempat diperdebatkan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co. Ltd.

 

Konsorsium China menolak perhitungan cost overrun yang disodorkan pihak PSBI. Penolakan itu karena China tidak mengakui biaya dari PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk hingga pajak.

Karena tidak mengakui, lanjut Tiko, China meminta agar nilai cost overrun KCJB lebih kecil dari perhitungan PSBI.

"China sebenarnya minta angka ini (cost overrun) turun. Mereka nggak akui biaya PLN, pajak, dan Telkom. Kita berdebat juga di situ, mereka maunya lebih renda," ucapnya beberapa waktu lalu.

China Railway International Co. Ltd, menilai biaya untuk menambal cost overrun merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia.

Hanya saja, PSBI melalui Kementerian BUMN menegosiasi agar China ikut bertanggung jawab atas pembengkakan dana mega proyek tersebut.

"Mereka merasa biaya itu merupakan kewajiban bagian pemerintah Indonesia, tapi kami negosiasi supaya itu bisa dibayar," pungkasnya,

(Zuhirna Wulan Dilla)

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Finance lainnya