RI Produsen CPO Terbesar, Tata Kelola Distribusi Minyak Goreng Harus Diperbaiki

JAKARTA - Persoalan minyak goreng masih menjadi bahan perbincangan hangat berbagai pihak.

Komisi VI DPR RI sampai meminta pemerintah untuk bersikap tegas dalam mengatur jalur distribusi minyak goreng.

Mengingat Indonesia merupakan salah satu penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia, dan memiliki produksi yang berlebih.

"Sekarang dari sisi produksi bahan bakunya itu berlimpah. Yang kedua, pemerintah punya semua aparat begitu, mereka juga dibayar dengan gaji negara, kemudian produsen-produsennya CPO produsen minyaknya juga pemerintah tahu tempatnya di mana jalur distribusinya gitu loh. Ini yang dibutuhkan adalah soal ketegasan pemerintah, sekali lagi ketegasan pemerintah untuk menegakkan aturannya," ujar Anggota Komisi VI DPR RI Amin Akram dalam siaran resminya, Rabu (15/2/2023).

 BACA JUGA:Pengusaha Curhat Belum Dapat Uang Ganti Selisih Minyak Goreng Rp344 Miliar

Menurut Amin, semestinya sebagai negara penghasil CPO yang besar, Indonesia tidak mengalami krisis minyak goreng. Apabila seandainya 20% dari CPO dialokasikan untuk minyak goreng saja, angka tersebut sudah memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dalam negeri.

Kemudian selisihnya, sebanyak 80% sebenarnya bisa diekspor atau dimanfaatkan untuk bahan-bahan lainnya.

"Tapi, kenyataannya krisis minyak yang kemarin sempat terjadi delapan bulan, yaitu di triwulan terakhir tahun 2021 sampai triwulan awal 2022 itu. Lalu, kemudian terselesaikan selama beberapa bulan belakangan dengan hadirnya MinyaKita sekarang ternyata hilang lagi dari pasaran dan masyarakat banyak yang mengajukan masalah ini kepada kita," ucap Amin.