Wapres Minta BPKH Libatkan Ahli Investasi Kelola Dana Haji

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melibatkan ahli investasi untuk mengelola dana haji sehingga dapat dikembangkan dengan optimal. Harapannya, keuntungan yang dihasilkan dapat mendukung subsidi biaya haji.

“Pertama tentu saja soal investasi itu kalau dalam UU itu investasi itu harus menguntungkan, aman. Itu memang butuh upaya-upaya yang lebih serius dari BPKH. Selama ini kan larinya ke sukuk saja kan, aman, cuma memang belum maksimal, karena sukuk sudah ada takarannya,” kata Wapres dikutip dalam keterangan resminya, Senin (20/2/2023).

Wapres menyatakan bahwa, ahli-ahli investasi tersebut harus dapat mengelola keuangan menjadi usaha yang memberikan manfaat bagi penyelenggaraan haji, seperti travel, perumahan, katering, dan sebagainya.

“Nah memang perlu ada disitu ahli-ahli investasi yang bisa artinya memantau usaha-usaha apa baik di Indonesia sendiri maupun di Arab Saudi terkait penyelenggaraan Haji dan banyak yang bisa dijadikan usaha BPKH itu, kan banyak, ada travel, ada perumahan, ada katering, segala macam itu,” katanya.

Lebih jauh, Wapres mendorong agar terus mempersiapkan berbagai kebutuhan haji. Dia meminta pihak-pihak terkait terus melakukan evaluasi, sehingga pelayanan bagi jamaah haji Indonesia dapat optimal.

“Saya minta terus dievaluasi ya. kemarin itu sudah bagus di kesehatan, itu sudah lebih bagus ya untuk penanganannya di Arafah, Mina itu,” tegas Wapres.