Peran BI sangat besar dalam berbagi beban (burden sharing) dengan menyerap surat berharga negara (SBN) melalui skema private placement. BI kala itu bisa diandalkan menjadi penjaga gawang likuiditas pembiayaan saat pandemi dan sangat membantu posisi APBN tetap aman di tengah kebutuhan pembiayaan yang sangat besar.
Tugas penting lain bagi Gubernur BI, menurut dia, yaitu memastikan kelanjutan pengaturan tentang lalu lintas dan cadangan devisa negara. Pengaturan tentang lalu lintas devisa diperlukan untuk memastikan devisa negara memiliki dampak berganda pada ekonomi nasional, sehingga agenda ini perlu diperkuat ke depan.
Tak hanya itu, Indonesia juga dinilai membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa dan telah membangun hubungan baik dengan DPR, terutama kepada pimpinan DPR, terkhusus Ketua DPR, hingga alat kelengkapan dewan seperti Banggar dan Komisi XI DPR.
"Kemampuan ini dibutuhkan oleh Gubernur BI agar dalam menjalankan tugas-tugas strategis, BI secara teknokrasi mendapatkan dukungan politik yang kuat dari DPR. Selama lima tahun ini Gubernur BI telah mendapatkan dukungan cukup oleh DPR," tutur Said.
Hal yang perlu dipertimbangkan lainnya, sambung dia, yakni sosok Gubernur BI ke depan harus memiliki jaringan internasional karena akan menambah kepercayaan pasar, khususnya investor internasional terhadap pasar keuangan Indonesia. Kepercayaan ini sangat penting sebab pasar keuangan Indonesia belum terlalu dalam
(Taufik Fajar)