Bertemu Mahfud MD, Pegawai Kemenkeu Wajib Laporkan Harta Kekayaan

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara meminta jajarannya wajib melaporkan harta kekayaannya baik di internal Kemenkeu ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Bahwa seluruh pegawai kemenkeu wajib melaporkan hartanya di dalam sistem KPK maupun internal Kemenkeu," ucapnya usai rapat dengan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Jumat, (10/3/2023).

Hal ini sebagai respon usai beberapa waktu lalu Mahfud MD mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 Triliun yang melibatkan 647 pegawai di Kemenkeu dalam kurun waktu 2009 sampai 2023.

"Ini jalan masuk kita sehingga ketika kemarin kita menemukan satu laporan-laporan kasus situasi yang berkembang itu yang pertama kita telusuri dan kita buka satu persatu. Terkait dengan pencucian uang menjadi satu bentuk tindaklanjutnya perlu ditangani aparat hukum," jelasnya.

 BACA JUGA:

Menurutnya terkait dengan sejumlah pegawai Kemenkeu yang memiliki rekening gendut lantaran harta milik keluarga dan tidak melaporkan pajak, kata Suahasil akan diungkap.

"Kalau untuk kasus yang kemarin ternyata ada keluarga yang memiliki perusahaan, ada keluarga yang miliki harta lainnya yang tidak dilaporkan terkait penghapusan. Kita buka pajaknya dan itu yang sekarang berkembang sehingga laporan-laporan pajaknya masuk," katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD menjamin informasi adanya transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp300 triliun bukan hoaks. Ia menegaskan, informasi itu didasarkan data tertulis.

"Kenapa saya bicara kepada saudara, kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya enggak ngomong, itu juga bisa bocor keluar ya, maka saya sampaikan mendahului berita hoaks. Ini yang saya sampaikan tidak hoaks, ini ada datanya tertulis," kata Mahfud MD saat kunjungan di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

(Taufik Fajar)