Jumlah ini diproyeksikan akan terpenuhi dengan adanya investasi publik dan swasta.
"Kumulatif belanja dari budget kita sendiri, APBN hingga 2021 adalah Rp313 triliun. Itu hanya 8% dari total kebutuhan investasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk dapat merancang kerangka kebijakan dan peraturan yang tepat, serta iklim investasi sehingga kita dapat menarik lebih banyak partisipasi swasta baik domestik maupun global," jelas Sri.
Indonesia pun juga mengundang banyak dermawan untuk berpartisipasi dalam komitmen penting semacam ini.
Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah insentif fiskal, serta inovasi pembiayaan untuk menjembatani kesenjangan ini dan menciptakan dana katalis untuk investasi dalam proyek hijau dan mengembangkan industri hijau.
"Insentif tersebut antara lain tax holiday, tax allowance, fasilitas PPN, bahkan pajak properti. Kami juga menemukan instrumen, seperti menerbitkan sukuk hijau dan obligasi SDG di tingkat global dan domestik. Obligasi SDG dan obligasi sukuk hijau kami diharapkan akan mengurangi 10,6 juta emisi CO2," pungkas Sri.
(Zuhirna Wulan Dilla)