JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ikut mengomentari hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi.
Di mana saat ini berada di level tertinggi sepanjang 9 tahun terakhir berdasarkan temuan Indikator Politik Indonesia yakni di angka 78,5%.
Bahlil menilai, salah satu alasan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kerja Kepala Negara lantaran keberhasilannya menekan inflasi. Ia bahkan menyebutkan bahwa cara pengendalian inflasi Jokowi diluar kelaziman.
"Kalau dulu inflasi itukan lewat kebijakan fiskal di Bank Indonesia, pengetatan kemudian menaikkan suku bunga atau menurunkan, disitu aja mainnya. Nah ambil istilah gini, ini rumus pengendalian inflasi ala Jokowi. Karena di luar kelaziman," ujarnya saat mengikuti pemaparan hasil survei Indikator’ yang disaksikan secara virtual, Minggu (30/4/2023).
Ketua Umum HIPMI periode 2015-2019 itu mengungkapkan, selama Jokowi menjadi Presiden, telah dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di bawah komando Mendagri Tito Karnavian.
Instrumen ini, katanya, yang memonitor inflasi di daerah-daerah. Sehingga begitu terdeteksi potensi inflasi, maka subsidi transportasi mampu mengendalikannya.
“Inilah yang menjelaskan kenapa inflasi relatif terkendali, harga-harga kebutuhan pokok terkendali. Karena ini yang telah dilakukan presiden, bekerja sama dengan jajarannya bahkan sampai di daerah-daerah,” tuturnya.
Menurut Bahlil, rumus menekan inflasi ala Jokowi ini pun tidak ada dalam buku, termasuk literatur ekonomi biasa.
Sebagai informasi, hasil jajak pendapat Indikator pada 11-17 April 2023, menempatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%, mendapati jika approval rating Jokowi kini berada di angka 78,5%.
Bahlil pun mengapresiasi angka 78,5% tersebut karena tertinggi tertinggi dibanding pemimpin dunia lainnya.
"Tingkat kepuasan rakyat kita sebesar 78,5% yang harus dicatat ini tingkat kepuasan tertinggi dibanding pemimpin dunia yang lain. 78% terakhir, Perdana menteri India. Nah sekarang Bapak Presiden jokowi 78,5%," tutupnya.
(Taufik Fajar)