JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritik minimnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang belakangan menjadi sorotan pemerintah daerah. Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan keputusan penuh darinya.
“Kenapa anggarannya dipotong ke daerah? Saya juga kan belum jadi Menteri Keuangan pada saat dipotong. Dan dasar pemotongan juga nggak terlalu jelas untuk saya. Ada yang 50–70%, mana bisa hidup di daerah,” ujar Purbaya dalam acara Bimtek Golkar FPG DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2025 di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Semula, Purbaya juga heran dengan kebijakan pemotongan TKD yang dinilainya menyulitkan perekonomian daerah untuk tumbuh. Purbaya lantas memberikan kelonggaran dengan menyetujui kenaikan anggaran yang kemudian diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
"Pak Tito datang. Dia ngajuin, ‘Pak Purbaya, gak cukup daerah nih saya ajukan kenaikan. Berapa? Sekian.’ Yaudah saya setujui. Saya gak pikir lagi. Rp43 triliun kalau gak salah. Jadi kalau ada protes, jangan protes saya lagi, protes Pak Tito ngajuinnya kurang. Karena saya nggak ngitung lagi, Pak Tito cukup? Cukup. Ternyata masih kurang,” katanya sambil tertawa.
Lebih lanjut, Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran TKD juga telah direstui Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden menilai banyak belanja daerah yang diselewengkan sehingga perlu dilakukan perbaikan sebelum pada akhirnya anggaran kembali dilonggarkan.