Sri Mulyani Efisiensi Anggaran Kementerian Mengacu SBM Terbaru di 2024 agar Tak Boros

JAKARTA - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyatakan bahwa efisiensi dan optimalisasi anggaran kementerian/lembaga (k/l) pada tahun 2024 mengacu pada kebijakan standar biaya masukan (SBM) terbaru.

Pasalnya, SBM baru merupakan batas atas anggaran dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran k/l. Dengan demikian jika terdapat kelebihan rencana maupun realisasi, k/l bisa melakukan optimalisasi dan efisiensi mengacu pada SBM baru yang menjadi pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) setiap k/l.

"Contohnya saat perencanaan k/l sudah membuat 12 peraturan pemerintah (PP), tetapi dalam perkembangannya k/l bisa saja membutuhkan 13 atau 14 PP dan mereka tidak selalu mendapatkan anggaran tambahan, sehingga harus mengoptimalisasi dari anggaran yang sudah ada," kata Isa dalam media briefing dikutip Antara di Jakarta, Senin (22/5/2023).

SBM terbaru dikeluarkan oleh Kemenkeu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 tahun 2023 tentang SBM Tahun Anggaran 2024.

Isa membeberkan Pemerintahan Menteri Keuangan (PMK) tersebut disusun dengan menggunakan dua lampiran, yaitu lampiran yang memuat standar biaya masukan sebagai batas tertinggi dan lampiran II yang memuat standar biaya masukan sebagai estimasi.