Keputusan Impor KRL Bekas Jepang di Tangan Luhut

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengakomodir impor KRL bekas Jepang, sambil menunggu kereta buatan PT INKA. Kemenhub pun fokus pada aspek keselamatan penumpang.

Menurut Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, selama aspek keselamatan dan keberlangsungan layanan berjalan dengan baik pihaknya akan mendukung impor KRL bekas Jepang.

"Jadi kalau dari kami prinsipnya selama aspek keselamatan dijaga, keberlangsungan layanan bisa dilanjutkan, kita tetap juga bisa mengamokodir jika akan dilakukan impor untuk menjadi solusi sementara sebelum nanti yang INKA itu sudah selesai," kata Adita saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Meski begitu, Adita mengatakan bahwa keputusan final terkait impor KRL bekas dari Jepang berada di pihak Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang menjadi Koordinator.

"Sekarang kita nunggu Pak Luhut keputusannya sepeti apa. Kan koordinasi kami kan kementeriannya ada di tempat Pak Luhut," katanya.

Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum menerima hasil rapat antara Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Teknis terkait dengan impor 10 Kereta Rel Listrik (KRL Commuter Line) bekas asal Jepang.

Juru Bicara BPKP, Azwad Zamroodin Hakim, menyebut pihaknya masih menunggu tindak lanjut atau hasil rapat yang diadakan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri terkait.

"Setahu saya begini, review kami yang kemarin itu belum ada (hasil rapat). setahu saya gak ada, kami cuma menunggu review dari sana, bagaimana tindak lanjutnya mengenai rapat-rapat itu, bukan saya bantah, tetapi sepengetahuan saya gak ada," ujar Azwad saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023).