JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah sepakat dengan pandangan sejumlah fraksi partai di DPR mengenai sejumlah tantangan global yang perlu direspon dengan meningkatkan kewaspadaan.
Tantangannya antara lain tensi geopolitik yang belum mereda, perkembangan teknologi informasi dan digital yang sedemikian cepat, perubahan iklim, serta ancaman pandemi yang masih ada.
"Dengan memperhatikan dinamika perekonomian hingga kini dan yang akan terus berkembang, prospek perekonomian ke depan, serta melihat tantangan yang dihadapi, agenda pembangunan yang akan dilaksanakan, maka arsitektur kebijakan fiskal atau APBN 2024 dirancang untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Sri dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V tahun 2022-2023 di Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Dia menyebut, untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi tersebut, maka reformasi di bidang APBN secara holistik akan terus diperkuat.
"Hal ini kami lakukan dengan terus memperkuat pendapatan negara, memperbaiki belanja negara, serta mengelola pembiayaan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan," sambungnya.
Hal ini tercermin di dalam postur awal RAPBN 2024 yang telah disampaikan, yaitu pendapatan negara diharapkan mencapai angka 11,81-12,38% dari PDB. Kemudian, belanja dirancang pada kisaran 13,97-15,01% dari PDB.
"Keseimbangan primer menuju positif. Ini adalah hal yang luar biasa hanya dalam kurun waktu 4 tahun semenjak pandemi yang memukul secara berat," tambah Sri.
Selain itu, defisit akan dikendalikan pada kisaran antara 2,16-2,64% dari PDB. "Rasio utang terus dijaga pada batas aman dan manageable pada kisaran 38,07-38,97% dari PDB," pungkas Sri.
(Taufik Fajar)