JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan lima anggaran jumbo di 2024. Yang pertama, usulan anggaran pendidikan di Rp643,1 triliun hingga Rp695,3 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
"Seperti program PIP, KIP Kuliah, dana BOS, BOP PAUD, sertifikasi dan beasiswa (LPDP), peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, terutama di daerah 3T (DAK fisik). Juga termasuk penguatan link and match dengan pasar kerja (vokasi dan sertifikasi)," ujar Sri dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan pemerintah di Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Kemudian, yang kedua adalah usulan anggaran perlindungan sosial di kisaran Rp503,7 triliun hingga Rp546,9 triliun. Dia mengatakan, ini utamanya akan digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, BLT Desa.
Selanjutnya adalah untuk penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk antisipasi aging population melalui integrasi program. Juga untuk penguatan graduasi dari kemiskinan antara lain melalui program Sentra Kreasi Atensi sebagai wadah kegiatan kewirausahaan.
"Juga untuk mendorong perlindungan sosial adaptif melalui protokol perlinsos di masa krisis atau bencana," tambah Sri.
Usulan anggaran ketiga adalah untuk infrastruktur sebesar Rp396,9 triliun hingga Rp477,5 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk infrastruktur pendukung transformasi ekonomi seperti ICT, energi, pangan, dan konektivitas, serta mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan.