Utang Biaya Infrastruktur RI Tembus Rp101,1 Triliun, Paling Besar dari Bank Dunia

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan total pinjaman pembiayaan infrastruktur saat ini tembus USD6,8 miliar atau setara dengan Rp101,12 triliun.

Menteri Basuki mengapresiasi World Bank, terutama Benoit Bosquet atas kontribusi dan kerja samanya dalam membantu untuk mencapai target RPJMN 2020-2024.

 BACA JUGA:

“World Bank memiliki porsi pembiayaan terbesar dalam proyek pinjaman yang sedang berjalan di Kementerian PUPR. Dengan jumlah dukungan sebesar 24,71% atau sekitar USD1,68 miliar dari total pinjaman Kementerian PUPR sebesar USD6,8 miliar,” ujar Menteri Basuki dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (14/6/2023).

Dari nilai pinjaman tersebut, terdapat total 10 proyek Kementerian PUPR yang didanai oleh World Bank.

 BACA JUGA:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 224/2011 tentang Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Pinjaman/Hibah, 1 proyek dikategorikan sebagai At-Risk Projects (NUDP), 8 proyek dikategorikan sebagai Behind-Schedule (DOISP II,SIMURP, NSUP, NUWSP, ISWMP, CSRRP, ITDP dan ITMP), dan 1 proyek baru (NUFReP) yang efektif pada April 2023.

Capaian Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur periode 2020-2022 antara lain adalah rehabilitasi dan modernisasi 826.531 Ha sistem irigasi, peningkatan operasional dan prosedur keselamatan untuk lebih dari 163 bendungan, penyediaan akses ke air minum dengan kecepatan 2.988 liter per detik, pembangunan dan perbaikan terhadap 546.561 rumah swadaya, dan membantu penyaluran terhadap 25.176 KK dalam kepemilikan rumah layak huni yang terjangkau.