Biaya Perawatan Bisa Bengkak Jadi Rp21 Triliun, Jokowi Ingatkan BIN hingga Kejagung soal Beli Barang

JAKARTA - Presiden Jokowi meminta Belanja Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengecek lagi belanja yang akan digunakan. Pasalnya anggaran pembelian barang-barang di Kementerian Pertahanan, Polri, BIN dan Kejaksaan mencapai Rp29,7 triliun.

"Ini hati-hati jangan sampai kita beli barang banyak-banyak. Kalau manfaatnya maksimal, enggak apa. Kalau manfaatnya tidak maksimal, kemudian biaya pemeliharaan bisa naik sampai Rp21,5 triliun, ini yang harus coba dilihat lagi secara detail. Kita harus menjaga agar APBN kita tetap sehat," ujarnya, Senin (3/7/2023).

Menurut Jokowi. besarnya belanja ini akan mempengaruhi biaya perawatan nantinya.

Misalnya, anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan jalan dan irigasi di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp14,9 triliun. Sedangkan pemeliharaan di Kemhan, Polri, BIN, dan Kejagung sebesar Rp21,5 triliun.

Oleh karena itu, dirinya ingin belanja APBN dan APBD tahun 2023 harus dimaksimalkan untuk belanja barang dan modal pada produk dalam negeri, serta memastikan penyaluran semua program bantuan sosial tepat waktu dan sasaran.

Presiden Jokowi mencatat, pembelian barang-barang Kementerian Pertahanan, Polri, BIN dan kejaksaan angkanya cukup besar hingga Rp29,7 triliun. Angka tersebut lebih besar dari biaya pembangunan infrastruktur.

"Kalau kita bandingkan ini untuk jalan irigasi, bendungan itu di angka Rp23,5 triliun," ujar Jokowi.

(Feby Novalius)