JAKARTA - Belanja Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi sorotan. Setelah nilainya melebihi belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Presiden Jokowi mencatat, pembelian barang-barang Kementerian Pertahanan, Polri, BIN dan kejaksaan angkanya cukup besar hingga Rp29,7 triliun. Angka tersebut lebih besar dari biaya pembangunan infrastruktur.
"Kalau kita bandingkan ini untuk jalan irigasi, bendungan itu di angka Rp23,5 triliun," ujar Jokowi, Senin (3/7/2023).
Besarnya belanja ini tentu akan mempengaruhi biaya perawatan nantinya.
Misalnya, anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan jalan dan irigasi di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp14,9 triliun. Sedangkan pemeliharaan di Kemhan, Polri, BIN, dan Kejagung sebesar Rp21,5 triliun.
"Ini hati-hati jangan sampai kita beli barang banyak-banyak. Kalau manfaatnya maksimal, enggak apa. Kalau manfaatnya tidak maksimal, kemudian biaya pemeliharaan bisa naik sampai Rp21,5 triliun, ini yang harus coba dilihat lagi secara detail. Kita harus menjaga agar APBN kita tetap sehat," jelasnya.