5 Fakta IMF Atur-Atur Indonesia soal Larangan Ekspor Nikel

JAKARTA - Indonesia menolak imbauan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mempertimbangkan larangan ekspor komoditas dan hilirisasi. Keputusan itu pun didukung Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi, Fathul Nugroho mengatakan, kebijakan hilirisasi yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan keputusan baik dan menguntungkan Indonesia.

"Kebijakan hilirisasi sudah berjalan dengan baik. Terutama di sektor mineral, beleid tersebut berhasil meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral," ujar Fathul.

Berikut okezone merangkum fakta IMF atur-atur Indonesia soal larangan nikel, Sabtu (8/3/2023):

1. IMF Minta Indonesia Pertimbangkan Penghapusan Ekspor Nikel

IMF lantas mengimbau Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap terhadap pembatasan ekspor nikel serta tidak memperluas pembatasan ekspor ke komoditas lainnya.

Fathul mengatakan kebijakan hilirisasi yang digalakkan pemerintahan Jokowi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, tak heran jika ada pihak asing, termasuk IMF yang terkesan kurang suka dengan langkah yang diambil Indonesia.