JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjabarkan pagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada 2024. Polri akan tetap menjadi penerima anggaran terbesar ketiga yakni Rp99,26 triliun.
Anggaran tersebut untuk menjaga kelancaran rancangan kerja Polri 2024 yang bertema menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas) dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami harap pagu ini akan bisa memenuhi kebutuhan dari mulai membangun sumber daya manusia, memberikan tunjangan yang memadai hingga belanja operasional untuk operasional Kepolisian, dan dalam mendukung berbagai macam aktivitas penting,” kata Sri Mulyani dalam Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri, dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis (6/7/2023).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mendukung rencana kerja Polri pada tahun depan. Adapun isu kamtibnas yang sangat menonjol tahun depan yaitu pelaksanaan Pemilu, meski bukan satu-satunya.
Menurutnya, banyak ancaman kamtibnas yang dapat berasal dari dalam dan luar negeri seperti aspek sosial, interaksi, dan teknologi, yang perlu untuk terus diidentifikasi.
Terkait ekonomi inklusif dalam tema rencana kerja Polri, ia berharap Polri dapat menciptakan lingkungan yang sehat bagi iklim usaha. Hal tersebut karena ekonomi inklusif memiliki arti bahwa instansi publik, termasuk kepolisian, bisa terus mendukung upaya pemerataan kesejahteraan.