Kebijakan Hilirisasi Ditentang IMF hingga Uni Eropa, Bahlil: Maju Terus dan Kita Lawan!

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan pesan kepada para Generasi Z di acara Festival Gen Z 2023, MNC Conference Hall, Jakarta. Bahlil mengatakan, seorang pemimpin akan menjadi aktor utama dalam sebuah perubahan.

Di mana kebijakan yang diambil akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia. Contohnya saat pemimpin negara memutuskan kebijakan hilirisasi.

Bahlil mengatakan, pemerintah melarang penjualan beberapa komoditas mentah. Artinya industri-industri asing yang membutuhkan komoditas dalam negeri wajib mendirikan pabriknya di Indonesia. Kemudian mengolah komoditas tersebut menjadi barang setengah jadi dan jadi baru bisa dijual.

Keputusan ini pun tidak disukai beberapa negara. Sebab mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk membangun industri di dialam negeri jika hendak memanfaatkan komoditas dalam negeri.

"Indonesia dijajah karena Komoditas, kita kirim barang mentah, itu agar Indonesia tidak maju. Presiden Jokowi minta untuk setop ekspor nikel. Saya juga kan pengusaha tambang, karena perintah Presiden ya saya lakukan juga," ujar Bahlil, dalam acara Festival Gen Z 2023 di MNC Conference Hall, Sabtu (8/7/2023).

Kebijakan larangan ekpsor nikel ini mendapatkan tentangan. Bahkan IMF yang memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil di tengah ekonomi negara lain sedang tidak stabil, juga menyisipkan pesan agar kebijakan larangan ekspor nikel ini dapat dipertimbangkan kembali.

"Yang terjadi juga UNI Eropa bawa kita ke WTO agar tidak dilanjutkan larangan ekspor nikel, saya tanya presiden, katanya, mas Bahlil kita sudah berdaulat, maju terus, kita lawan," sambung Bahlil.

Di sisi lain, kebijakan hilirisasi nikel sudah terbukti mendatangkan nilai tambah yang cukup besar. Bahkan secara nilai ekspor nikel mentah hanya berkonstribusi kurang lebih Rp45 triliun ke negara, sedangkan lewat kebijakan hilirisasi ini, menurutnya mampu berkontribusi pada kas negara Rp450 triliun.

Dampak lainnya yang lebih penting menurut Bahlil adalah terbukanya lapangan kerja baru. Hal tersebut kaitannya tentang kesejahteraan masyarakat yang akhirnya mendapatkan pekerjaan baru dari adanya industri hilir yang dibangun