Cegah Urbanisasi, Mendagri Tak Ingin Desa di Indonesia seperti Jepang dan Korsel

Dia juga menceritakan, pada tahun lalu dirinya mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bertemu dengan para pejabat di Jepang seperti Gubernur Tokyo, Gubernur Hokkaido, Mendagri, juga Sekretaris Kabinet di sana. Mereka menyampaikan terkait masalah minimnya pertumbuhan penduduk di Jepang, jumlah yang dilahirkan lebih sedikit daripada jumlah kematian.

“Nah di Korea juga demikian, bagaimana yang terjadi dengan desa, desa ditinggalkan. Desa-desa diisi orang tua, terjadi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa dan menyebabkan masalah nasional yaitu kurangnya pertumbuhan penduduk,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, jelas Tito, berkebalikan dengan yang terjadi di Indonesia yang mengalami bonus demografi. Hal itu memberikan peluang, sekaligus hambatan. Penduduk Indonesia banyak diisi oleh kelompok usia produktif sehingga menciptakan angkatan kerja yang besar untuk produksi.

“Kita bonus demografi, angkatan kerjanya tinggi, tapi kalau seandainya dia tidak sehat karena stunting misalnya, dia tidak terdidik dan tidak terlatih ini akan menjadi beban, burden. Jadi bukan demografic bonus tapi adalah demografic disaster, bencana demografi,” tuturnya.

Mengatasi hal tersebut, Tito menegaskan pemerintah telah menggenjot upaya kemajuan di bidang kesehatan dan pendidikan dalam membentuk generasi unggul. Bersama dengan berbagai stakeholder, program-program pemerintah seperti penurunan stunting dan peningkatan tenaga kerja yang berkualitas menjadi upaya yang terus dijalankan.

“Oleh karena itu desa harus diperkuat, desa melakukan menjadi lapangan kerja yang baru, bahkan ada istilah bekerja di desa tapi rezekinya rezeki kota, banyak yang berpendapat seperti itu,” tandasnya.

(Feby Novalius)