Heboh Pegawai BUMN Karya Tak Bisa Ajukan Kredit Motor, Begini Isi Suratnya

JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Darmawan Junaidi akan dipanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Hal itu dikarenakan adanya penghentian pembiayaan joint financing atau kredit kendaraan bermotor ke karyawan tiga BUMN Karya.

"Saya belum dapat beritanya, nanti saya panggil (Dirut) Bank Mandiri," ucap Erick, saat ditemui di Menara Danareksa, Selasa (25/7/2023).

Kabar itu mencuat di media sosial, manakala CEO PT Mulia Karya Sabat dan PT Dunia Motor Internasional, Ronald A Sinaga mempublikasi isi surat penghentian pembiayaan joint financing melalui akun Instagramnya @brorondm.

Ketiga BUMN itu, PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Amarta Karya (Persero).

Mengutip isi surat, penghentian kredit kendaraan bermotor dari anggota Himbara itu tidak saja berlaku bagi induk perusahaan, namun juga menyasar anak usaha atau perusahaan afiliasi dari ketiga BUMN Karya.

"Penghentian pembiayaan untuk pegawai PT Wijaya Karya, PT Amarta Karya, dan PT Waskita dan Customer Karya, serta anak perusahaan dan Afiliasinya, berlaku untuk skema (blur), dan Customer Asset Purchase (CAP)," demikian bunyi poin satu dari isi surat tersebut.

Adapun poin kedua dari isi surat menjelaskan bahwa penghentian pembiayaan untuk debitur yang berstatus pegawai tetap maupun kontrak.

Lalu, dilakukan penguncian sistem (disensor) agar calon debitur dan debitur existing yang berprofesi pegawai di grup perusahaan tersebut tidak dapat dibiayai.

Di balik isu tersebut, Erick memastikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tetap memberi dukungan kepada BUMN Karya, lantaran perusahaan tengah menjalani penugasan pemerintah.

"Tapi yang pasti Himbara, Mandiri, BRI, BNI harus mendukung yang namanya karya-karya yang sedang mendapat penugasan, dan apalagi karya-karya ini sekarang kan sudah diperbaiki, ada yang dapat PMN, ada yang restrukturisasi," tutur dia.

"Maka itu Himbara, saya rasa harus memetakan ulang ya. Nanti Himbara saya panggil supaya keberlanjutan pembangunan Indonesia jangan terhambat walaupun ada juga investasi private sector, boleh," tutup Erick.

(Taufik Fajar)