Diakui MenKopUKM, memang masalah utama pertumbuhan usaha start-up itu adalah dari sisi pembiayaan. Untuk itu, pihaknya terus mempromosikan kepada perbankan untuk menerapkan credit scoring, sehingga para pelaku usaha rintisan ini tidak lagi dipusingkan soal agunan saat akan mengakses pembiayaan.
“Pembiayaan ini harus ada inovasi. Ternyata di 145 negara sudah diterapkan credit scoring. Jadi bukan aset yang dijadikan jaminan, tetapi track record digital mengenai kesehatan usaha yang menjadi penilaian. Kami akan terus berkoordinasi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia) untuk kepentingan ini. Jadi yang harus didorong adalah inovasi perbankan yang masih jadul,” kata MenKopUKM.
Hadir secara virtual, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan yang memberikan dukungan dan apresiasi dalam upaya KemenKopUKM yang terus mendorong lahirnya UMKM dan start-up berkualitas.
Luhut menyampaikan, keberadaaan start-up harus perlu didukung Pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan perhatian besar bagi upaya pengembangan start-up agar kelak bisa berkembang menjadi unicorn bahkan decacorn. Dan hal dimulai dengan dukungan dari sisi permodalan dan akses pasar.
“Perlu kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Komitmen untuk menindaklanjuti dalam membangun ekosistem start-up di Indonesia. Indonesia yang menempati posisi keenam terbesar jumlah start-upnya menjadi hal yang perlu kita banggakan. Hal ini tidak terlepas dari 76,8% oleh penyediaan internet. Presiden yakin jumlah tersebut bisa terus tumbuh,” ucap Menkomarves.
(Feby Novalius)