JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan nominal hingga belasan triliun Rupiah.
Dana segar ini akan diberikan kepada tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun depan.
BACA JUGA:
Melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, Sri Mulyani telah menetapkan besaran PMN masing-masing perseroan. Adapun BUMN yang akan menerima anggaran pemerintah diantaranya PT Hutama Karya (Persero), Indonesia Financial Group (IFG), dan PT Dirgantara Indonesia (Persero).
1. Hutama Karya
Kementerian Keuangan akan mengalokasikan dana investasi melalui tambahan PMN kepada Hutama Karya atau HK sebesar Rp12,5 triliun. PMN Hutama Karya akan difokuskan untuk penyelesaian pembangunan sejumlah ruas tol.
Dalam Nota Keuangan 2024 dijelaskan bahwa HK perlu melanjutkan penugasan pemerintah terkait jalan bebas hambatan dari Bakauheni sampai dengan Banda Aceh atau 24 ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.812 kilometer (km).
"Mengingat JTTS layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka proyek ini perlu mendapat dukungan pemerintah salah satunya melalui pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN," demikian bunyi Nota Keuangan 2024, dikutip Senin (21/8/2023).
Penugasan pembangunan JTTS sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020–2024. Di mana BUMN Karya itu harus memperkuat infrastruktur agar mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
BACA JUGA:
Tak hanya itu, penguatan infrastruktur juga ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian dan mendorong pemerataan pembangunan nasional.
2. Indonesia Financial Group
Kemenkeu juga akan mengalokasikan PMN untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) sebesar Rp3,55 triliun. PMN IFG untuk memenuhi kebutuhan pendanaan anak perusahaannya yaitu, IFG Life, khususnya menerima polis hasil restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Penambahan PMN ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk penyelamatan polis Jiwasraya, yang apabila tidak dilakukan akan memiliki dampak ekonomi dan sosial. Tercatat, hingga semester I/2023 terdapat liabilitas (polis) kurang lebih Rp7,4 triliun yang telah menyetujui restrukturisasi, namun masih tertinggal di Jiwasraya.
Sehingga, proses pengalihan polis tersebut masih terus dilakukan secara bertahap dan memerlukan dukungan pemerintah agar dapat dilakukan percepatan dengan tetap menjaga kondisi keuangan IFG Life tetap sehat.
Adapun, total kebutuhan pendanaan yang diperlukan dalam proses pengalihan polis Jiwasraya ke IFG Life diperkirakan sekitar Rp8 triliun.