MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyoroti isu kesenjangan infrastruktur di Indonesia.
"Kesenjangan ini berdampak pada daya saing dan produktivitas, jadi ketika kita mengidentifikasi bahwa ada kesenjangan infrastruktur, kita harus segera menanganinya," ujar Sri dalam High Level Dialogue on Promoting Sustainable Infrastructure Development di Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Permasalahannya, lanjut dia, terletak pada sumber daya. Banyak sumber daya, tetapi masing-masing memiliki perbedaan baik di segi risiko dan laba yang diharapkan.
Untuk menangani kesenjangan infrastruktur ini, maka harus didiskusikan bagaimana selera risikonya dan masing-masing sumber pembiayaan bisa jadi memiliki governance yang berbeda, serta rasio atau tingkat laba yang mereka harapkan.
"Bagi Indonesia, ketika kita membicarakan kesenjangan infrastruktur, pemerintah memiliki anggaran tersendiri yang kami alokasikan untuk infrastruktur. Terkait belanja dan yang di bawah garis, termasuk investasi, itu tidak akan cukup jika berdiri sendiri," tambah Sri.
Dia mengatakan, bahwa masih perlu untuk menarik modal lebih. Pemerintah pun tidak hanya pemerintah pusat saja, tetapi juga mencakup pemerintah daerah (pemda).
"Pemda di Indonesia mungkin nggak seperti punya negaranya pak Lawrence (Menkeu Singapura) yang hanya 1 negara 1 kota, kami memiliki banyak pemda yang tersebar di Indonesia yang kapasitasnya dan ruang fiskalnya berbeda. Ini tentunya butuh intervensi lain, kebijakan seperti apa yang bisa mendukung partisipasi pemda," jelas Sri.
Hal yang kedua ketika sedang membahas infrastruktur ini juga tentunya terkait saluran pipa dan juga partisipasi pihak swasta. Saluran pipa ini dibangun, termasuk mempersiapkan struktur dari pembiayaannya.
"Jadi ini tidak hanya 'oh, saya akan membangun rel kereta seperti ini, jalan tol seperti ini', tidak. Kita juga mempertimbangkan siapa yang akan membiayai ini, dan itu bergantung pada seberapa menariknya infrastruktur ini," kata Sri.
Ketika ada perjanjian atau kesepakatan dengan pihak swasta, maka selera risikonya pun juga akan berbeda. Mereka tentunya ingin berpartisipasi, tetapi mereka juga memiliki rasio laba yang diharapkan. Risiko masih menjadi tantangan utamanya.
"Biasanya pemerintah akan mengintervensi, bukan dalam belanjanya, tetapi bagaimana kami bisa menyediakan pengembangan saluran pipa proyek, jadi kami punya Project Development Facility (PDF) di Indonesia, Anda bahkan bisa menjamin sebagian risikonya sehingga proyek tersebut bisa menarik pihak swasta," ungkap Sri.
Risiko ini bisa berwujud risiko politik, bencana alam, atau bahkan risiko kebijakan. Ketika berhadapan dengan listrik atau jalan tol, apakah pemerintah akan berkenan untuk menyesuaikan tarifnya sehingga mereka bisa menghasilkan pendapatan atau bahkan air.
"Yang ketiga, soal ekosistem, di Indonesia kita benar-benar butuh untuk mengembangkan sejumlah instrumen. Apakah ini pembiayaan, sektor swasta ingin berpartisipasi tapi hanya mau lending ke pemerintah, jadi kami menerbitkan green bonds, sukuk, ini adalah instrumen-instrumen di mana pihak swasta dalam bentuk lending, jadi kami meminjam dari mereka," jelas Sri.
Namun, kata dia, jika sektor swasta ingin selera risiko yang lebih tinggi dalam pembiayaan ekuitas, mereka memiliki ekspektasi yang lebih tinggi lagi terkait laba yang diperoleh. Dalam pembiayaan ekuitas ini, ini adalah kerangka kerja risiko yang harus dihadapi dan maka dari itu instrumen terkait jaminan dan manajemen risiko akan mengambil peran.
"Di Indonesia, kami juga mengembangkan Special Mission Vehicle (SMV), seperti PT SMI, IIF, penjaminan seperti PT PII, dan Indonesia Sovereign Wealth Fund melalui Indonesia Investment Authority (INA), yang dibuat untuk menyediakan keterlibatan langsung dengan sektor swasta dengan level selera risiko dan sofistikasi yang berbeda," tandasnya.
(Taufik Fajar)