JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim.
“Untuk memitigasi dampak perubahan iklim yang menimbulkan risiko gejolak harga pangan, peningkatan produktivitas dan kedaulatan pangan serta stabilitas harga menjadi sangat penting,” kata Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR RI dengan Agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangan, di Jakarta, Selasa (29/8/2023).
BACA JUGA:
Sejalan dengan hal tersebut, Menkeu menjelaskan pembangunan bidang ketahanan pangan diarahkan pada ketersediaan akses dan stabilisasi harga pangan melalui sejumlah aspek, yakni peningkatan produksi domestik, perlindungan usaha tani, serta percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan.
Selain itu, juga melalui pengembangan Kawasan Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan penguatan cadangan pangan nasional.
BACA JUGA:
Komitmen tersebut diwujudkan pada anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2024 yang dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun.
Dana tersebut disalurkan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp89,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp19,2 triliun.
Sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia, ASEAN juga berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi sektor keuangan untuk mendongkrak ketahanan pangan di kawasan, baik pada level regional maupun global.