Sri Mulyani Pangkas Jumlah Pegawai Kemenkeu, Ini Alasannya

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal memangkas jumlah pegawai Kemenkeu. Pemangkasan dilakukan khususnya di Direktorat Jenderal Perbendahaaran (DJPb) Kementerian Keuangan lantaran adanya dampak dari digitalisasi layanan.

Diungkapkannya, pemangkasan pegawai DJPb ini akan diimbangi dengan peningkatan kualifikasi atau penilaian kompetensi dan kemampuan dari pegawai negeri sipil (PNS) itu sendiri.

"Itu dulu jaman baheula jumlah pegawai DJPb masih 15.000 waktu saya masuk jadi menteri keuangan, sekarang sudah turun 6.000. Kita sekarang mau mengubah karena otomatisasi dengan konstan dan lain-lain kita mungkin akan turun lagi, namun kualifikasinya ditingkatkan," terangnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Oleh sebab itu, lanjutnya, pihaknya ingin memperbaiki Regional Chief Economist (RCE) atau koordinator yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan dan penyebaran informasi dan koordinasi penelitian ekonomi di daerah.

Diakuinya, dirinya tidak ingin pegawai di DJPb di kanwil hanya menjadi eksekutor. Sehingga menurutnya perlu ditanamkan sifar pemimpin yang intelektual, salah satunya melalui berbagai pelatihan.

"Sehingga kalau kita ngomong kebijakan fiskal engga cuma di Jakarta aja, di daerah juga dan itu harus diisi oleh orang-orang dan kanwil ini dulu biasanya hanya eksekutor. Makanya kalau mau infus mereka dengan intellectual leadership dan kompetensi ini jadi program kami sekarang. Makanya tadi kami lakukan pergeseran, jumlahnya nanti yang bisa otomatisasi kita otomatisasi," terangnya.

"Jadi dari sisi kanwil perbendaharaan memang shrinking, makanya aset-asetnya juga menjadi konsekuensi kita semuanya. Aset ini kita akan tata lagi, karena yang dibutuhkan sekarang untuk pajak, kekayaan negara ini menjadi makin penting," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menuturkan, pihaknya juga mengundang berbagai ekonom untuk meakukan pelatihan tersebut.

"Namun isinya intelectual leaderhsipnya harus makin naik, nah ini yang kami kerjasama dengan para ekonom-ekonom di daerah. Kita sudah mengundang mereka, kita juga melakukan training dan juga sekarang tiap bulan kita minta juga mereka melakukan press statment seperti kita dipusat. APBD APBN seperti apa pelaksanaannya, ini untuk juga makin menciptakan akuntabilitas dan transparansi keuangan," tukasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)