JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal memangkas jumlah pegawai Kemenkeu. Pemangkasan dilakukan khususnya di Direktorat Jenderal Perbendahaaran (DJPb) Kementerian Keuangan lantaran adanya dampak dari digitalisasi layanan.
Diungkapkannya, pemangkasan pegawai DJPb ini akan diimbangi dengan peningkatan kualifikasi atau penilaian kompetensi dan kemampuan dari pegawai negeri sipil (PNS) itu sendiri.
"Itu dulu jaman baheula jumlah pegawai DJPb masih 15.000 waktu saya masuk jadi menteri keuangan, sekarang sudah turun 6.000. Kita sekarang mau mengubah karena otomatisasi dengan konstan dan lain-lain kita mungkin akan turun lagi, namun kualifikasinya ditingkatkan," terangnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Oleh sebab itu, lanjutnya, pihaknya ingin memperbaiki Regional Chief Economist (RCE) atau koordinator yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan dan penyebaran informasi dan koordinasi penelitian ekonomi di daerah.
Diakuinya, dirinya tidak ingin pegawai di DJPb di kanwil hanya menjadi eksekutor. Sehingga menurutnya perlu ditanamkan sifar pemimpin yang intelektual, salah satunya melalui berbagai pelatihan.